Belajar dari pengalaman Amerika dalam mengatasi krisis ekonomi nya ( tahun 1933-1939 ) yaitu dengan memacu program di sektor publik melalui kebijakan fiskal, serta mengintensifkan pembangunan infrastruktur seperti Jalan, listrik dll, yang ternyata hasilnya membuat kehidupan dan politik di AS menjadi lebih baik, kompetitif dan mampu keluar dari krisis.
Sebelum terjadi krisis ekonomi global, pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar , sementara Pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup, oleh karenanya Pemerintah mendorong pihak swasta untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam pola PPP yang saling menguntungkan. Kenyataannya penerapan pola PPP dalam kondisi ekonomi normal saja sering terjadi financial mismatch di sisi pembiayaan, kenapa ? karena dana perbankan yang tersedia memiliki tenor maksimum 8-10 tahun sedangkan investasi infrastruktur berjangka pajang lebih dari 20 tahun.
Saat ini terjadi krisis ekonomi global, dimana dana dipasar uang menjadi sangat terbatas, sementara proyek infrastruktur harus dijalankan (kalo kita mau keluar dari krisis). Oleh karena itu pemerintah berencana melakukan upaya bridging financing untuk menutupi kekurangan dana melalui pengoperasian Infrastruktur Fund. Fasilitas pembiayaan infrastruktur Indonesia (IIFF) rencananya berbentuk perseroan terbatas (PT), dimana Pemegang sahamnya adalah pemerintah 30% dan sisanya 70 % dikuasai Bank Dunia, ADB, dan Bank pembangunan jerman (KfW). Sudah barang tentu kajian kelayakan usaha (secara ekonomi dan finansial) menjadi prioritas, jadi tidak sekadar mendorong asal membangun saja.
Jadi IIFF bisa menyalurkan kredit, mengelola dana lembaga keuangan lokal, seperti dana pensiun/asuransi,dll. Dana yang dihimpun dalam IIFF digunakan untuk membangun infrastruktur yang dilakukan oleh investor swasta nasional, regional, atau international.
Apakah Badan usaha ini akan efektif ? Apakah IIFF bisa merupakan alternatif pembiayaan dengan tenor berjangka panjang > 12 tahun ? Bagaimana mekanismenya ??
Sebagai contoh konkrit, tanpa ada nya krisis ekonomi saja (kondisi normal), Implementasi penggunaan Dana Badan Layanan Umum yang disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk anggaran tahun 2007/2008 untuk proyek-proyek infrastruktur, dana yang terserap tidak lebih besar dari 20 % saja ???, apakah ada yang salah di dalam pengelolaan nya atau regulasinya tidak mendukung atau …?
Pemerintah sendiri dalam rangka antisipasi memburuknya krisis ekonomi global, telah menetapkan anggaran Rp 10,2 triliun untuk menambah alokasi anggaran proyek infrastruktur yang telah ditetapkan dalam APBN 2009 senilai 102 triliun. Dengan harapan melalui dana stimulus itu akan terbukanya lapangan kerja baru.
Pertanyaannya adalah apakah angka Rp 10, 2 triliun sudah mempertimbangkan nilai dan skala stimulus yang efektif ? bagaimana pendistribusian Rp 10,2 triliun ? dan dialirkan kemana saja ?
Ternyata dana yang langsung digunakan untuk proyek infrastruktur hanya Rp 7,37 triliun, sedangkan sisanya untuk mendanai proyek2 non-infrastruktur. Belum lagi dalam implementasi ? dan penyerapan tenaga kerja ?
Kalo kita melihat prosentase pembiayaan infrastruktur kita terhadap PDB, maka posisi Indonesia tidak lebih baik dari Albania, dan Kazakhstan, apalagi dengan kambodia kita tertinggal sangat jauh (lihat gambar dibawah)
Menurut Ichsanudin Noorsy, kalau kita melihat skala ekonomi Indonesia dengan PDB Rp 5.295 triliun, lalu mahalnya biaya distribusi dan miskinnya infrastruktur serta besarnya jumlah pengangguran dan tingginya penduduk miskin (35,2 juta orang), maka stimulus Rp 10,2 triliun itu hanya pelepas dahaga dan bukan merupakan solusi untuk mengatasi kemiskinan dan upaya membangun daya tahan ekonomi Indonesia.
Pemerintah Indonesia harus menentukan fokus yang terarah dalam memanfaatkan dana yang serba terbatas sebagai stimulus fiskal. Jadi kalau dana stimulus fiskal yang hanya 10,2 triliun digunakan menciptakan 3-4 juta lapangan kerja baru, kayanya terlalu optimistis dan sangat ambisius
Tidak ada komentar:
Posting Komentar