Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, realisasi anggaran infrastruktur pemerintah pada 2005-2009 meningkat hampir 300% dari Rp 22,48 triliun pada 2005 menjadi Rp 62,88 triliun (2009).
”Biasanya, kenaikan itu akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan yang semakin signifikan,” kata Sekretaris Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas Syahrial Loetan kepada Investor Daily, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Syahrial mengungkapkan, dari enam kementerian/lembaga (K/L) penerima anggaran infrastruktur, peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi di Departemen Pekerjaan Umum (DPU) sebesar Rp 13,08 triliun (2005) menjadi Rp 34,98 triliun (2009), bahkan pada 2008 mencapai Rp 36,1 triliun.
”Anggaran infrastruktur terkecil terdapat di Kementerian Negara Perumahan Rakyat Rp 964,1 miliar pada 2009,” ujar dia.
Berdasarkan data pemerintah, kenaikan dana infrastruktur selama lima tahun terakhir tepatnya mencapai 279,7% atau setara Rp 40,4 triliun. Untuk anggaran infrastruktur 2010, masih akan dibahas lebih jauh oleh pemerintah dan DPR.
Pemerintah, kata Syahrial, berupaya meningkatkan anggaran infrastruktur guna mendekatkan angka rasio besaran anggaran infrastruktur terhadap produk domestik bruto (PDB) 5% seperti negara lain di dunia. ”Dengan begitu, standar infrastruktur kita menjadi lebih baik, dan mampu memberikan konfidensi bagi para investor untuk masuk ke Indonesia,” tutur dia.
Data Bappenas mencatat, enam K/L yang menyerap anggaran infrastruktur terbesar adalah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dari Rp 3,29 triliun (2005) menjadi Rp 6,74 triliun (2009). Kedua, Departemen Perhubungan dari Rp 5,4 triliun (2005) menjadi Rp 16,98 triliun (2009). (lihat tabel)
Tawarkan Proyek Rp 326 T
Sementara itu, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas mengatakan, pemerintah kini siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp 326 triliun kepada investor dari seluruh dunia. Proyek-proyek tersebut juga akan ditawarkan dalam forum United Nations Economic and Social Commission Asia Pasific (UNESCAP) yang beranggotakan 53 negara pada 2010.
Paskah mengakui, pemerintah pernah menawarkan proyek kerja sama pemerintah dan swasta dalam skema kerja sama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP) kepada para investor. Namun, para investor meragukannya karena 90% proyek tersebut belum siap jual.
Itu sebabnya, kata paskah, pemerintah membagi proyek-proyek infrastruktur dalam beberapa kategori yang lebih jelas. ”Dalam UNESCAP itu kami akan fokus pada kebutuhan investasi proyek infrastruktur untuk empat sektor industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu energi, minyak dan gas, transportasi, serta teknologi informasi dan telekomunikasi,” papar dia.
Paskah menambahkan, kebutuhan investasi untuk infrastruktur pada 2009-2014 mencapai Rp 1.429 triliun atau sekitar 3% PDB. Angka tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 5-7% per tahun.
Pengusaha Domestik
Menanggapi itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa mendorong pemerintah untuk melibatkan pengusaha domestik dalam menggarap sektor infrastruktur pemerintah. Karena itu, berbagai aturan pendukung harus segera dibenahi untuk menarik minat swasta berinvestasi di sektor infrastruktur.
”Pemerintah bisa memfokuskan peran swasta, khususnya untuk berinvestasi di sektor-sektor infrastruktur yang sudah berjalan,” kata dia.
Menurut Erwin, hal itu bisa dilakukan dengan menjual proyek pemerintah yang sudah eksis, mengingat banyak proyek baru pemerintah memiliki risiko cukup besar. Kondisi itulah yang menjadi pertimbangan investor swasta masuk ke sektor infrastruktur.
”Untuk proyek-proyek yang sudah berjalan, diperkirakan risikonya menjadi berkurang,” tutur dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Bidang Investasi Chris Kanter mendorong pemerintahan baru dan DPR segera membentuk UU tentang pembebasan tanah untuk kepentingan publik.
”Kalau itu diprioritaskan, investasi ke sektor infrastruktur pemerintah akan lebih banyak. Dan yang jelas, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan terasa secara signifikan melalui investasi yang masuk,” kata Chris. (raj)
01/09/2009 10:30:03 WIB
JAKARTA, INVESTOR DAILY
http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68202&Itemid=
Tidak ada komentar:
Posting Komentar