Kalangan DPR berharap kualitas pembangunan jalan tol bebas hambatan harus tetap ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, pembangunan jalan tol secara otomatis bisa menggerakkan sumber daya manusia (SDM) dan memajukan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Idealnya, pembangunan jalan bebas hambatan harus diatur sesuai perjanjian Asean, di mana antara satu negara dengan negara lain akan terhubungkan nantinya. Jika itu sudah terjadi, baru kita bicara ekonomi secara makro, dimana pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar 50 persen hingga 2015,” ujar anggota Komisi V DPR Adji Massaid kepada wartawan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (9/7).
Menurut Adji Massaid, salah satu pembangunan infrastruktur jalan tol yang patut menjadi contoh adalah seperti yang dilakukan di Tiongkok, karena secara tak langsung mampu menggerakkan ekonomi padat karya di negara itu, sehingga model Tiongkok bisa diterapkan di dalam negeri.
Dia menjelaskan, jembatan Suramadu bisa dijadikan contoh untuk Indonesia, di mana manfaatnya sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, termasuk untuk menghubungkan infrastruktur Asean melalui pembangunan jembatan nusantara untuk menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya. Jadi, pembangunan jalan bebas hambatan sebuah keharusan untuk menyambung ke semua sektor.
“Selama ini, permasalahan yang muncul adalah soal pembebasan lahan untuk jalan tol karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar, sehingga kalau dikalkulasi dalam sebuah manajemen perusahaan BEP-nya membutuhkan waktu yang lama sekali,” kata dia.
Menyangkut kenaikan tarif tol setiap dua tahun sekali seperti diatur dalam UU No 38 Tahun 2004 dan PP Nomor 15 Tahun 2005, Adji menegaskan, hal itu harus dilakukan karena sesuai amanat UU. “Selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa menciptakan transportasi massal yang baik, aman, murah. Saya yakin semua akan beralih ke kendaraan umum,” jelas Adji.
Soal masyarakat yang selalu merasa tidak puas atas layanan jalan tol dan juga masalah kemacetan, Adji mengatakan, itulah karakter masyarakat saat ini. “Sebagai solusinya, pembangunan dan pengembangan jalan tol harus tetap dilaksanakan, begitu juga jalan nasional juga harus ditambah karena saling berhubungan,” tandasnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti (MMS) Wiwiek D Santoso mengatakan, selaku operator tol Tangerang-Merak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 145 miliar untuk perbaikan dan rekonstruksi tol yang difokuskan untuk ruas Bitung-Balaraja yang ditargetkan akan selesai September mendatang.
Menurut Santoso, proses rekonstruksi ruas tol Tangerang-Merak yang dimulai tahun ini direncanakan akan selesai pada 2014. “Ini sebagai bentuk konsekuensi yang harus kami lakukan atas penyesuaian tarif sebesar 55 persen yang akan berlaku September mendatang, sebagaimana sudah diputuskan Menteri PU,” ujarnya.
Dia menjelaskan, skala prioritas rekonstruksi yang akan dilakukan MMS adalah ruas yang memiliki tingkat kerusakan tinggi. Perbaikan juga akan melalui pertimbangan mana yang perlu dipertahankan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Kemudian, metode perbaikan akan selalu dikaji ulang untuk mencapai hasil yang optimal.
“Pelebaran lajur baru akan dilakukan apabila kapasitas jalan (V/C) telah mencapai 0.80. Sedangkan penambahan jalur baru akan dilakukan pada gerbang yang memerlukan penambahan jalur,” kata Wiwiek. (ref)
10/07/2009 20:31:55 WIB
JAKARTA, INVESTOR DAILY
Tidak ada komentar:
Posting Komentar