Indonesia mempunyai masalah mikro bukan makro. Karenanya Presiden ataupun para wakil rakyat dalam berbagai tingkatannya yang akan dilantik nanti harus memperhatikan masalah-masalah mikro itu. Tidak boleh terfokus pada masalah-masalah makro. Pertumbuhan ekonomi misalnya jangan dilihat dari kerangka makro saja.
Maksud saya, misalnya kalau bicara kemiskinan harus dilihat detailnya. Nama-nama orang miskin di setiap desa harus diketahui. Setiap nama itu harus pula dicatat latar belakangnya supaya bisa diberikan solusi yang tepat untuk mengurangi kemiskinannya. Dan harus pula evaluasi kondisinya dari hari ke hari. Dan seterusnya .Jadi kalau membicarakan kemiskinan tidak boleh lagi hanya mengetahui angka prosentasenya saja.
Begitupun kalau berbicara pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi hanya angka- angka makro. Harus bisa dilihat pertumbuhan ekonomi secara terinci mulai dari desa hingga nasional. Kita tidak mau lagi angka pertumbuhan makro bagus tetapi kalau dilihat realitasnya pada masyarakat ternyata tidak mengalami pertumbuhan.
Untuk itu setiap struktur pemerintahan mulai yang paling bawah harus punya data-data yang sangat detail dan up to date. Tidak seperti saat ini dimana stastik kita hanya mengambil data-data yang sangat umum dan itupun sudah kadaluarsa dan tidak lengkap.
Pemerintah harus bisa bekerja keras dengan mengoptimalkan kerja aparatnya. Saat ini masih belum optimal, birokrasi belum melayani dengan baik. Pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi secepatnya agar setiap warga dapat terlayani dengan baik. Pensiunkan dini aparat yang tidak produktif. Ganti dengan yang lebih produktif. Ukuran kerja harus dinilai dari produktifnya bukan dari segi lamanya dia bekerja atau kepangkatan. Bagi yang bekerja lebih produktif berikan insentif dan gaji yang lebih besar.
Pendidikan harus menjadi prioritas. Semua anak Indonesia minimal harus lulusan sekolah lanjutan tingkat atas. Biaya mahasiswa di universitas di seluruh Indonesia digratiskan.
Semua ini diperluakan dana yang besar. Karena itu diperlukan sumber-sumber keuangan baru. Saatnya semua perusahaan asing yang lebih banyak menguras sumber daya alam kita diambil alih. Birokrasi juga harus efisien dan produktif. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang melakukan korupsi sekecil apapun korupsinya.
Hanya dengan itulah kita bisa meyelesaikan setiap masalah mikro tadi. Tetapi apakah pemerintah mampu melakukan itu? Bagi saya tidak ada yang tidak bisa asal kita semua punya komitmen dan tanggungjawab yang sungguh-sungguh pada setiap masalah secara bersama. Wallahu A’lam.
Oleh Salehudin Awal - 30 April 2009 -
Public Blog Kompasiana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar