Realisasikan Infrastruktur

Kalangan pengusaha nasional meminta pemerintah segera merealisasikan kebijakan pendukung pendanaan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Pengusaha nasional berkomitmen menginvestasikan dana Rp 1.350 triliun untuk mendukung rencana perluasan dan percepatan pembangunan itu.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo B Sulisto menegaskan hal itu dalam sambutannya pada pengujung rapat kerja pemerintah dengan dunia usaha, Selasa (19/4) di Istana Bogor, Jawa Barat. Rapat kerja akbar ini dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, para menteri, para gubernur, dan para pengusaha.

Rapat bertujuan menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Rencana induk (masterplan) ini intinya berisikan rencana detail pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia yang dibagi dalam enam koridor.

Dalam desain rencana induk itu, pembangunan di setiap koridor memerlukan peran aktif BUMN dan kalangan pengusaha nasional. Rapat perencanaan induk pada Februari lalu mempertemukan pemerintah dengan BUMN dan menghasilkan komitmen investasi Rp 836,5 triliun.

Ekonom Fadhil Hasan menegaskan, rencana induk ini hanya dapat memberikan hasil yang maksimal dan konkret jika sifatnya mengikat. Ikatan harus dibuat atas semua pihak yang memberikan komitmen, yakni pemerintah dan dunia usaha.
Pemerintah harus diikat untuk menjalankan janjinya dalam memberikan keringanan yang menjadi komitmen mereka dalam rencana induk ini. Adapun dunia usaha harus diikat atas semua janji investasinya.

Penegasan Fadhil ini mengingat pemerintah sejak Februari 2010 telah melakukan rapat kerja dengan sejumlah komitmen, tetapi belum terlihat hasil konkret. Rapat kerja itu, antara lain, di Istana Cipanas, Jawa Barat (2-3 Februari 2010); Istana Tampak Siring, Bali (19-21 April 2010); Istana Bogor (5-6 Agustus 2010); dan Istana Bogor (21-22 Februari 2011).

Dana infrastruktur

Suryo menuturkan, ada beberapa kebijakan pendukung pendanaan pembangunan infrastruktur yang diperlukan kalangan swasta nasional. Salah satunya ialah mendorong dan mengarahkan institusional investor dalam negeri, seperti lembaga asuransi, pengelola dana pensiun dan jaminan sosial untuk menempatkan dana mereka pada deposito, atau instrumen investasi yang bersifat jangka menengah (5 tahun) serta jangka panjang (10 tahun).

”Mereka tidak menyimpan dalam jangka pendek satu tahun seperti saat ini. Hal itu akan lebih menjamin ketersediaan dana untuk membiayai proyek jangka menengah/panjang, seperti proyek infrastruktur,” ujar Suryo.

Kebijakan lain yang diperlukan adalah mempercepat berdirinya Bank Pembangunan Indonesia. Kadin, menurut Suryo, sedang mempersiapkan konsep pendirian bank tersebut yang akan disampaikan dalam waktu dekat kepada pemerintah.

Kadin juga meminta agar pemerintah menjamin keamanan pasokan energi. Oleh karena itu, menurut Suryo, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain mengembangkan energi alternatif terbarukan dengan menggunakan sumber daya energi lokal, seperti hidro dan mini hidro, geotermal, serta bioenergi. Pemerintah juga diminta mengembangkan pembangunan pusat listrik tenaga uap di mulut tambang.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan, rapat kerja intensif pemerintah bersama dunia usaha baru kali ini terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Ia berharap, ini menjadi awal adanya Indonesia Incorporated.

Rapat intensif itu membuat para pengusaha dapat dengan leluasa mengutarakan keluhan kepada para gubernur dan menteri. ”Masing-masing pihak saling bertemu dan menyampaikan keluhan,” ujar Sofjan.

Namun, Sofjan mengingatkan, hal penting pasca-pertemuan itu adalah realisasi dari rencana yang sudah disusun. Oleh karena itu, ia meminta agar pembentukan komite pengawas pelaksanaan rencana induk ini dapat diwujudkan. ”Pengusaha sebaiknya diikutkan dalam komite itu sehingga bisa ikut memantau pelaksanaan dan tidak dibiarkan dalam kondisi tidak tahu-menahu,” tuturnya.

Bank infrastruktur

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kerja pemerintah dengan kalangan dunia usaha di Istana Bogor menegaskan, pemerintah masih mempertimbangkan usulan kalangan dunia usaha untuk membentuk bank pembangunan infrastruktur. Melalui pembentukan bank ini diharapkan semakin mempermudah pembiayaan proyek infrastruktur yang pada akhirnya akan berimplikasi terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

”Bisa saja pemerintah mendirikan bank baru, tetapi studi kelayakannya harus bagus, bank ini dedikasikan untuk apa. Ada yang menyarankan seperti di China, ada Bank Pertanian China, lalu ini ada usulan bank infrastruktur,” ungkap Presiden.
”Tolong itu dikaji cepat, apakah itu solusi di luar perbankan yang reguler. Kalau itu solusi, mengapa tidak (dibentuk). Saya tidak bisa mengiyakan sekarang, tetapi saya terbuka dengan usulan itu. Kalau Kadin punya proposal, ajukan dan kaji dengan obyektif,” kata Presiden.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai, keberadaan lembaga pembiayaan untuk infrastruktur sangat penting. Meski demikian, apakah itu nantinya berbentuk bank atau lembaga pembiayaan lain, seperti halnya di India ada semacam obligasi infrastruktur, hal itu masih perlu dikaji lagi.
”Saya lebih cenderung, sudah saatnya kita punya dana infrastruktur (lembaga pembiayaan infrastruktur) yang bisa dikelola dari pasar. India memberikan kemudahan bagi perusahaan mereka mengeluarkan surat berharga infrastruktur,” katanya.
Hatta melihat Indonesia punya peluang besar untuk memanfaatkan arus modal masuk. ”Dana-dana itu banyak sekali, bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur. Proyek seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandar udara kita sangat diminati karena pendapatannya jelas,” katanya.

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/20/04563964/Realisasikan.Infrastruktur