Otoritas Transportasi Jabodetabek akan Dibentuk

Wakil Presiden Boediono memberikan 17 instruksi untuk menangani masalah transportasi dan kemacetan di wilayah DKI Jakarta.

Demikian hasil Rapat Transportasi Massal di Jakarta di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (2/9).

Secara khusus, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) diinstruksikan memantau berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Wapres secara khusus minta kepada Kepala UKP4 untuk melakukan pemantauan upaya mengatasi kemacetan di Jakarta yang kian parah," kata Juru bicara Wapres Boediono, Yopie Hidayat usai rapat.

Rapat yang dipimpin Wapres Boediono diikuti antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menhub Freddy Numbery, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri PU Djoko Kirmanto, serta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Dalam rapat diputuskan 17 langkah yang harus segera dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kemacetan di ibukota.

Pertama, memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP). Untuk itu, Wapres Boediono meminta Kementerian Perhubungan segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) yang melandasinya."Draft PP akan selesai seminggu setelah Lebaran," ujarnya.

Kedua, jalur busway tetap disterilisasi terutama di empat jalur yang sebelumnya disterilisasi Pemda DKI.

Ketiga, Pemda DKI mengkaji kebijakan perpakiran dan penegakan hukum tegas terutama untuk kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dekat dengan jalur busway.

Keempat, Langkah berikutnya adalah, memperbaiki fasilitas jalan.

Kelima, untuk busway, akan ditambah lagi dua jalur dan akan mulai beroperasi akhir tahun ini dan tahun depan akan tambah dua jalur lagi.

"Yang jelas pada akhir tahun ini harus ada sepuluh koridor yang beroperasi, dan tahun depan ada tambahan dua jalur," terang Yopie.

Keenam, akan ada pembicaraan serius mengenai harga gas khusus untuk transportasi. Oleh sebab itu, pemerintah akan menyinkronkan harga jual gas dan standar pelayanan yang sama dari Pertamina dan perusahaan gas negara.

Ketujuh, pemerintah meminta Pemda DKI restrukturisasi bus-bus kecil yang tidak efisien.

Kedelapan, mengoptimalkan kereta api di Jabodetabek dengan membangun rel routing dan peningkatan pelayanan, serta menambah gerbong untuk jalur jalur yang padat.

Kesembilan, Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, polisi mendapat tugas menertibkan angkutan liar yang mangkal di titik-titik kemacetan.

Kesepuluh, mempercepat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang tahun depan sudah mulai konstruksi untuk jalur Lebak Bulus-Hotel Indonesia.

Empat langkah berikutnya adalah, pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek, revisi rencana induk transportasi terpadu, melanjutkan proyek double-double track jalur kereta api terutama ke arah Cikarang, serta mempercepat proyek lingkar dalam Kereta Api yang akan diintegrasikan dengan sistem angkutan massal di Jakarta.

Tiga langkah terakhir yakni, menyediakan jalan tol tambahan berupa enam ruas jalan tol, untuk jangka menengah panjang pemeritah pusat akan menyusun kebijakan membatasi penggunaan kendaraan bermotor dan untuk mendukung penggunaan kereta api, maka akan disiapkan lahan park and ride.

Menurut Yopie, masalah kemacetan Jakarta telah memberikan kerugian material dan psikologis sebesar Rp12,8 triliun per tahun. Kerugian tersebut termasuk kerugian operasional, stres para pengguna jalan, dan kerugian waktu. (Tup/OL-9)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/09/166348/35/5/Otoritas-Transportasi-Jabodetabek-akan-Dibentuk

Inilah Jurus Atasi Macet Jakarta

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menganalisa kerugian akibat kemacetan mencapai Rp12,8 trilun per tahun.

Kerugian itu antara lain disebabkan biaya operasional kendaraan dan stres yang dialami masyarkat yang setiap hari terjebak kemacetan.

UKP4 juga memperkirakan, jika tidak ada penanganan serius, Jakarta akan macet total pada tahun 2012 atau dua tahun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Bahkan, Ketua Komisi Organisasi Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Ririn Sefsani, memperkirakan, pada 2011 kota Jakarta akan macet total.

Untuk mengatasi problem macet di Jakarta, banyak strategi dilemparkan. Tak terkecuali wacana memindahkan ibu kota negara dan pemerintahan ke deaerah lain karena saking akutnya kemacetan ini.

Lalu apa sajakah jurus-jurus untuk mengatasi macet Jakarta, ini rinciannya:
1. Percepatan pemberlakuan electronic road pricing (ERP)
2. Sterilisasi jalur Busway
3. Pemprov DKI Jakarta mereview perda parkir
4. Biaya perbaikan jalan yang bersifat multy-years contract
5. Menambah 2 jalur Busway menjadi 10 jalur tahun ini dan 2 jalur tambahan tahun depan.
6. Sinkronisasi harga gas untuk transportasi dan pembenahan stasiun pengisian.
7. Revitalisasi restrukturusasi bus kecil yang banyak namun tidak efisien. Pemerintah mengupayakan mereka beralih menjadi bus besar yang kapasitas angkutnya lebih banyak.
8. Kereta Api dioptimalkan ada re-routing dan peningkatan pelayanan dan tambahan gerbong di rute yang padat sehigga bisa mengangkut 3 juta orang per hari.
9. Polisi menertibkan angkutan liar.
10. MRT Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia dimulai konstruksinya tahun 2011, melanjutkan pembangunan monorail dan percepatan pembangunan jalur kereta api Manggarai-Cengkareng.
11. Membentuk otoritas transportasi Jabodetabek
12. Merevisi rencana induk transportasi terpadu di Jabodetabek
13. Proyek double track ke Cikarang akan ditambah.
14. Mempercepat pembangunan proyek pembangunan jalur kereta lingkar dalam yang akan diintegrasikan dengan sistem transportasi Jakarta.
15. Membangun 6 jalan tol layang tambahan.
16. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengatasi penambahan jumlah kendaraan dengan mengatur penggunaan kendaraan.
17. Menyediakan lahan park and ride di dekat stasiun kereta api untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan masyarakat beralih ke kereta api.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan menyurati Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur DKI Jakarta mengenai hal tersebut.


Subway Solusi Macet Biaya Tinggi

Subway atau kereta bawah tanah adalah alternatif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yang diwacanakan Pemda DKI. Pengerjaan untuk pembuatan kendaraan umum yang dirancang mengangkut banyak penumpang, hingga kini masih belum juga dilaksanakan.

”Untuk sistem Subway dengan jalur Lebak Bulus sedang ada pembebasan lahan, desain pun sudah dikerjakan konsultan dari Kementerian Perhubungan. Mungkin 2012 pelaksanaannya dan 2016 mulai pengoperasiannya,” ungkap petugas Dinas Perhubungan yang enggan disebutkan namanya kepada okezone, di Kantor Dinas Perhubungan DKI, beberapa waktu lalu.

Petugas Dishub tersebut mengakui permasalahan dana pembuatan subway pun tidak dibiayai oleh pemerintah, melainkan bantuan dana dari Jepang. ”Dana dari Jepang tidak dari pemerintah pusat,” tandasnya.

Sementara itu, untuk pembangunan jalan layang yang diusulkan oleh Pemda DKI tersebut pun ditegaskan sudah ada sedikit realisasinya. “Dinas PU sudah ada lelang jalan dari Jalan Antasari hingga Blok M dan jalan Tanah Abang hingga Kampung Melayu untuk dibuat jalan layang tersebut,” tambahnya.

Walaupun hal tersebut mempunyai waktu yang dibilang cukup lama karena harus lewati sistem bertahap, tapi dipastikan berjalan dengan prosedur jika benar-benar direalisasikan.
(ful)

http://news.okezone.com/read/extend/2010/10/14/343/382487/inilah-jurus-atasi-macet-jakarta

Sarana Angkutan Umum Tak Manusiawi

Kengganan warga Jakarta dan sekitarnya menggunakan angkutan umum salah satunya karena ketidaknyamanan moda transportasi massal tersebut.

Selain itu, keamanan harta dan jiwa juga dipertaruhkan ketika naik angkutan umum seperti kereta rel listrik (KRL), bus Transjakarta, Metromini, Kopaja, bus PPD, serta angkutan publik lainnya.

Tilik saja situasi di atas KRL pada pagi dan sore hari. Hanya orang-orang nekat dan tidak punya pilihan lain saja yang bersedia berdesak-desakan di dalam kereta. “Angkutan umum kita memang tidak manusiawi,” ujar anggota DPR Hanif Dhakiri kepada okezone beberapa waktu lalu.

Ada beberapa solusi kemacetan akibat enggannya publik menggunakan angkutan umum yang hingga kini diwacanakan oleh Pemda DKI Jakarta. Di antaranya dngan membuat subway, monorail, dan waterway. Tetapi hal tersebut tidaklah dianggap perlu, jika pemberdayaan fasilitas yang ada bisa dimaksimalkan.

PT Kereta Api Indonesia menawarkan sebuah solusi yang bisa dibilang cemerlang dengan memanfaatkan fasilitas yang ada sekarang ini. Yakni mensinergikan antara kereta api dengan bus Transjakarta.

“Saya punya suatu solusi untuk mengurangi tingkat kemacetan, di mana adanya sinergi antara busway dengan kereta api,” ujar Makmur Syaheran, Coorporate Secretary PT KAI ketika dihubungi okezone, beberapa waktu lalu.

Pengaplikasiannya, sambung dia, bus Transjakarta akan diperankan sebagai shuttle bus untuk KRL. Misalnya, hingga kini belum ada jalur busway dari Lebak Bulus ke Kampung Rambutan. Sedangkan kereta api sudah ada jurusan Lenteng Agung yang ke sekitar Kampung Rambutan.

“Jadi di setiap stasiun kereta api ditambahkan halte busway untuk mempermudah sampai ke Kampung Rambutan. Itu sistem yang akan kami coba tawarkan kepada Pemda DKI,“ jelasnya.

Makmur juga berjanji pihaknya akan menambah fasilitas untuk menarik minat para penumpang agar menggunakan moda transportasi KRL. “Di antaranya akan merenovasi 17 stasiun kereta api di Citayam, UI, Pondok Cina,” tambahnya.

Selain itu, tingkat keamanan di setiap gerbong juga akan ditingkatkan dengan cara menempatkan personel keamanan di setiap gerbong KRL. “Biasanya hanya ada satu pengaman, sekarang ditingkatkan jadi dua,” ujarnya.

Dalam kaitan ini, PT KAI juga berjanji akan segera menyediakan fasilitas untuk mempermudah pembelian tiket kereta api. Pembelian tiket nantinya akan menggunakan layanan internet, yakni system e-ticketing untuk semua jalur Jabodetabek.

“Tapi kami baru akan terapkan di express dulu. Layanan ini memudahkan masyarakat agar tidak mengantri lagi di loket pembelian,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan penambahan gerbong dan penutupan kereta api non AC dengan biaya tarif kereta api yang akan naik, Makmur menerangkan pihaknya hanya ingin memberikan kenyamanan kepada penumpang.(ful)

http://news.okezone.com/read/extend/2010/10/14/343/382490/sarana-angkutan-umum-tak-manusiawi

Transportasi Massal Buruk, Pilih Mobil

Mobil menjadi pilihan utama masyarakat kelas menengah ke atas Jakarta untuk menjalani aktivitas sehari-hari, baik ke kantor, kuliah, jalan-jalan, ataupun aktivitas lainnya. Tetapi bagaimana jika preferensi individu-individu itu menjadi preferensi kolektif, mayoritas warga?

Apapun, inilah argumentasi mereka yang merasa lebih nyaman mengendarai mobil dibandingkan bersepeda motor, lebih-lebih moda transportasi massal yang semestinya disediakan maksimal.

Jacob, pegawai bank swasta Indonesia, mengaku, merasa lebih nyaman bermobil meskipun bersepeda motor jauh lebih efisien. "Kalau efisien, memang lebih cepat motor, lebih hemat waktu. Tapi, dari segi kenyamanan dan tingkat safetynya, mobil lebih unggul," ucapnya kepada KOMPAS.com, Selasa (27/7/2010).

Menurutnya, apabila dilihat dari segi macetnya, baik mobil, motor, ataupun kendaraan lainnya, sama-sama mengalami kemacetan. Namun, alasannya. mobil punya fasilitas pendukung kenyamanan seperti Air Conditioner (AC).

Hal serupa juga diungkapkan Ignatius Haryanto, staf redaksi sebuah majalah. Ia menuturkan, keamanan apabila berkendara dengan mobil lebih terjaga dibandingkan berkendara dengan motor ataupun kendaraan umum.

"Di bus banyak copet, di Transjakarta juga ada copet, bergelantungan, desak-desakan. Nggak nyaman," ucap pria berusia 56 tahun tersebut.

Selain Jacob dan Ignatius, pendapat serupa juga dikemukakan oleh para pengendara mobil lainnya. Sheridan misalnya. Ia mengaku, berkendara dengan mobil biaya yang dikeluarkan tidak jauh beda dengan kendaraan umum.

Dan juga, apabila berkendara dengan mobil lebih bebas untuk pergi ke mana-mana, tanpa harus turun naik seperti kendaraan umum. "Dengan mobil, lebih bebas ke mana-mana. Kita yang atur," kata perempuan berusia 19 tahun tersebut melanjutkan.

http://megapolitan.kompas.com/read/2010/07/28/06150216/Transportasi.Massal.Buruk..Pilih.Mobil

Proyek MRT Terhambat Pembebasan Lahan

Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) masih terkendala pembebasan lahan. Hal ini menyusul belum bersedianya sejumlah pihak untuk merelakan lahannya untuk digunakan pembangunan proyek angkutan berbasis rel ini.

Untuk MRT tahap I (Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia), pembebasan lahan rata-rata menyisir sepanjang jalur. Kebutuhan lahan untuk MRT sepanjang 15,5 kilometer tersebut membutuhkan lahan sekitar dua hektare yang terdiri dari 187 bidang.

Sebanyak 156 bidang berada di Kelurahan Cilandak Barat dan 31 bidang di Kelurahan Lebak Bulus. Lahan yang dipakai untuk pembangunan stasiun serta pemasangan tiang pancang. Total dana pembebasan yang disiapkan Rp90 miliar.

Pada 2009 lalu, dana telah dianggarkan Rp 50 miliar. Pada awal tahun, sebanyak 14 bidang di Kelurahan Lebak Bulus telah selesai dibebaskan dengan nilai ganti rugi Rp 5,8 miliar.

Terkait hal ini Direktur Utama PT. MRT, Tribudi Rahardjo, berharap adanya langkah Pemprov DKI untuk mempercepat penyelesaian masalah ini. Sehingga pembebasan lahan dapat rampung tepat waktu.

Pasalnya sesuai dengan persyaratan yang disepakati dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) akan mengucurkan pinjaman jika pihak-pihak yang terlibat siap menyelesaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing.

“Kalau pembebesan lahan belum selesai, pembangunan fisik tidak bisa dilaksanakan,” kata Tribudi.

Terkait pembebasan lahan, saat JICA datang ke Jakarta, pihak yang bertanggungjawab membebaskan lahan akan ditanya apakah sanggup menyelesaikan pembebasan tepat pada waktunya atau belum. Lalu perkiraan jumlah penumpang yang sangat terkait dengan kemampuan mengembalikan pinjaman, serta kesiapan MRT tahap I mengangkut 412.000 penumpang per hari.

“Jika seluruh pihak menyatakan telah siap, dana pinjaman akan dikucurkan. Yang akan ditanya Jepang rata-rata terkait teknis feasibily MRT,” terangnya.

Sementara itu, anggaran untuk proyek MRT tahap I diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp16 triliun. Awalnya, anggaran diperkirakan sebesar Rp14 triliun. Bertambahnya anggaran tersebut disebabkan adanya penambahan stasiun bawah tanah di Universitas Al-Azhar, Kebayoran Baru.

Nantinya, halte bus Transjkarta di kawasan itu akan dibuang diganti dengan stasiun bawah tanah MRT. Selain itu, adanya perpanjangan rute dari Dukuh Atas ke Bundaran HI.

Namun, untuk perpanjangan ke Bundaran HI hanyalah pengalihan anggaran dari tahap II (Dukuh Atas-Kampung Bandan menjadi Bunderan HI-Kampung Bandan).(guruh/dms)

http://www.poskota.co.id/megapolitan/2010/09/03/proyek-mrt-terhambat-pembebasan-lahan

Kemacetan Hebat Terjadi di Jakarta

Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta pada Sabtu (7/8/2010) sore kembali menimbulkan genangan air dan menyebabkan kemacetan di sejumlah titik jalan di Jakarta. Kemacetan terparah karena genangan air yang tinggi terjadi di wilayah Jakarta Selatan.

Informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya menyebutkan, genangan air mengakibatkan arus lalu lintas terputus di Cirendeu arah Kampung Gunung. Di depan Universitas Negeri Jakarta, jalur terputus karena luapan Kali Pesanggrahan.

Di Jakarta Selatan, genangan air setinggi 20-30 sentimeter antara lain di depan SPBU Shell Mampang, Pasar Cipete, Duren Tiga, Kemang Timur, depan Grand Kemang, LP3I Pasar Minggu, Fatmawati Raya Selatan, dan Jalan Haji Nawi. Genangan menyebabkan kemacetan parah. Genangan juga memacetkan jalan di Arteri Pondok Indah.

Jalan Veteran menuju Tanah Kusir macet parah. Kendaraan padat dan tidak bergerak. Poppy, pengemudi mobil yang melintas dari Margonda ke Palmerah, juga membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam karena mobil hanya bisa berjalan merayap.

Hujan juga memperparah kemacetan di pinggiran Jakarta, yaitu di pertigaan Pasar Rebo-Jalan Raya Jatiasih hingga sekitar Pintu Tol Jatiasih, Kota Bekasi. Kemacetan antara lain terjadi di jalan lingkar luar Jakarta (JORR) Cikunir hingga Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Hujan deras yang mengganggu jarak pandang dan padatnya jalan tol tersebut membuat perjalanan melambat hingga kecepatan 10-20 kilometer per jam. Waktu tempuh Jatiasih-Pondok Indah, yang biasanya satu jam, harus ditempuh hampir tiga jam.

Sejak pukul 16.00, kendaraan sudah merambat di Jalan Tol Jagorawi arah Jakarta. Laju kendaraan itu tersendat akibat panjangnya antrean di Pintu Tol Rambutan menuju Pondok Indah dan Gerbang Tol Halim. Laju kendaraan nyaris tidak bergerak karena arus kendaraan tertahan di simpang susun Cawang. Kendaraan yang masuk ke tol dalam kota arah Semanggi tertahan di Pintu Tol MT Haryono dan Kuningan karena ada genangan di Pancoran dan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan.

Di Jakarta Barat, Jalan Raya Joglo juga padat. Feri, salah satu pengguna jalan, mengatakan, jalan alternatif di sekitar Joglo padat, begitu juga Jalan Meruya Utara ke arah Mal Puri Indah dan jalan menuju Puri Kembangan. Genangan air juga terlihat di sekitar Jalan KS Tubun hingga perempatan Slipi dan menimbulkan kemacetan, termasuk di flyover Slipi. ”Tinggi air sekitar 20 sentimeter,” kata Edi Hidayat, pengendara sepeda motor yang melintas sekitar pukul 17.00.

Sistem resapan

Pengamat ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta, Nirwono Joga, mengatakan, salah satu solusi pengurangan genangan air yang paling mungkin dilaksanakan dalam jangka pendek adalah menambah sistem peresapan air di Jakarta. Dia mencontohkan, genangan di kawasan Palmerah bisa dikurangi dengan mengalirkan air ke danau di Taman Ria Senayan. Di Bundaran HI, terdapat waduk melati yang bisa dimanfaatkan untuk menampung air yang menggenang dari jalan. Apabila fungsi waduk atau situ ini dioptimalkan, genangan air di jalan berkurang sekitar 50 persen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, genangan air di jalan yang timbul setelah hujan bisa disebabkan adanya sumbatan sampah. ”Kami sudah mengecek jalan mana saja yang tergenang dan mencari penyebabnya. Sebagian besar karena tersumbat sampah. Kami akan bersihkan dan semprot agar alirannya lancar kembali,” ujarnya

http://megapolitan.kompas.com/read/2010/08/08/07454724/Kemacetan.Hebat.Terjadi.di.Jakarta

'Infrastruktur transportasi RI kalah dengan Vietnam'

Infrastruktur sarana transportasi di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara Asean, sehingga biaya untuk kebutuhan transportasi di tanah air masih mencapai 30% dari keseluruhan pengeluaran untuk konsumsi masyarakat.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Eka Sari Lorena Soerbakti mengatakan kondisi tersebut membuat kualitas infrastruktur trasportasi di Indonesia, untuk ukuran tingkat Asean saja, lebih lebih buruk dari Vietnam.

"Masalah trasportasi di Indonesia yang selama ini terjadi, seperti kemacetan dan minimnya akses, sering menjadi bahan perbincangan di tingkat internasional karena sangat mengganggu kinerja investasi," kata Eka saat melakukan kunjungan ke Surabaya, tadi malam.

Menurut Eka, di Jakarta Misalnya, dari 20 juta pengguna sarana transportasi, 10 juta orang diantaranya merupakan pengguna sarana transportasi umum yang jumlah sarananya hanya 4% dari keseluruhan jumlah alat transportasi di Jakarta.

Kondisi ini, kata Eka membutuhkan kerjasama lebih erat antara insansi pemeintah bersama asosiasi pengusaha transportasi dan lembaga donor asing untuk memacu pembangunan infrastruktur transportasi di tanah air.

"Baru-baru ini, pihak Bank Dunia menyatakan kepada kami berniat melakukan diskusi bersama berbagai stake holder sektor transportasi dan survey ke daerah luar Jakarta untuk melihat kemungkinan peningkatan investasinya di sektor transportasi Indonesia," kata pemilik perusahaan bus Lorena itu.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Wahid Wahyudi, membenarkan pernyatan Eka dengan menunjukkan contoh kasus di Jawa Timur yang tengah mengalami permasalahan kepadatan arus transportasi baik di darat, udara, maupun laut.

"Untuk transportasi darat, wilayah Surabaya, sebagian Gresik dan sebagian Sidoarjo merupakan sentrum kemacetan yang sangat sulit diatur apalagi di saat-saat arus mudik dan arus balik seperti sekarang," kata Wahid.

Wahid mencontohkan Tanjung Perak, yang memiliki kapasitas menampung 30 juta ton kargo, sudah mengalami overload sejak satu dasawarsa lalu.

"Karena itu pembangunan pelabuhan kargo baru di Teluk Lamong dan kawasan Soca ( Madura) sangat perlu dipercepat untuk mengurangi kepadatan tanjung Perak, selain itu, persoalan pipa Kodeco di selat madura juga harus segera terselesaikan," kata Wahid.

Kondisi Juanda, tambah Wahid, juga tengah mengalami kondisi kepadatan yang mengkhawatirkan karena bandara, yang sebenarnya hanya berkapasitas menampung enam juta penumpang dalam setahun itu, kini harus melayani sebelas juta penumpang selama satu tahun.

"Makanya, situasi terminal pemberangkatan penumpang di Juanda sekarang ramai sekali mirip terminal bus, apalagi di sana terdapat pesawat sipil dan militer sehingga jarak keberangkatan antar pesawat di Juanda saat ini hanya 1,21 menit," terang Wahid. (Bsi)

http://web.bisnis.com/sektor-riil/transportasi/1id206240.html