Ladies First

Ada seorang guru wanita yang mengajar Bahasa Inggris bagi murid SMP di tahun pertama. Ia memberikan pekerjaan rumah pada murid-muridnya yaitu mencari kosa kata baru sebanyak 3 kata dalam Bahasa Inggris dan akan dites pada hari Senin berikutnya.

Ada salah seorang murid yang dalam perjalanan pulang ke rumah melihat sepasang suami istri sedang bertengkar. Dia mendengar yang laki-laki berteriak “Shut up!!”.

Sesampainya di rumah dia bertanya kepada bapaknya, “Apakah shut up itu termasuk Bahasa Inggris?”

Bapaknya menjawab “Ya.”

Alhamdulillah dapat satu kata, batin si anak. Setelah mandi dan makan dia menonton film serial Superman di televisi.

Ketika akan terbang Superman berkata, “Superman!!”.

Dia bertanya lagi pada bapaknya, “Apakah Superman juga termasuk Bahasa Inggris?”, dan bapaknya pun menjawab “Yes”.

Dua kata… batin si anak lagi. Setelah menonton TV, si anak pergi ke perpustakaan. Dia melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang bertengkar berebut buku.

Perempuan itu berkata, “Ladies First”. Sesampainya di rumah dia bertanya Lagi pada bapaknya, dan bapaknya pun menjawab bahwa kata itu juga merupakan Bahasa Inggris.

Ah, leganya… kata si anak itu, “Aku sudah dapat tiga kosa kata itu!!”

Hari Senin, ketika pelajaran Bahasa Inggris, ibu guru bertanya tentang PR yang diberikannya minggu lalu.

Ibu Guru: “OK boy, did you get the words?”

Murid: “Yes, teacher.”

Ibu Guru: “Good, what is your first word Andy?”

Andy: “Shut up!!!”

Ibu Guru: “What did you say? Are you mad? Who do you think you are?”

Andy: “Superman!!!”

Ibu Guru: “Bloody fool!! Get out from this class!!”

Andy: “Ladies first!! Thank you.”

10 Kebijakan Paket Infrastruktur Belum Selesai

Pemerintah belum menyelesaikan 10 kebijakan yang merupakan bagian dari paket infrastruktur yang harus diselesaikan pada bulan Maret 2006, kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur, Suyono Dikun.

"Dari 23 paket kebijakan, sebanyak 13 kebijakan sudah selesai dan 10 masih dalam proses penyelesaian," kata Suyono di ruang kerjanya, di Gedung Depkeu, Jakarta, Jumat

Kebijakan yang belum selesai antara lain kebijakan tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pembagian kewenangan pemerintah daerah dan pusat yang harus diselesaikan Depdagri.

Kebijakan yang belum selesai lainnya antara lain adalah revisi Inpres 36 tentang pengadalan lahan untuk proyek infrastruktur oleh Badan Pertanahan Nasional dan SK Menkeu untuk pemberian alokasi resiko.

Dia menjelaskan, Menko Perekonomian Boediono akan segera melaporkan hal tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ditanya tentang tindakan Tim Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur terhadap kebijakan yang belum selesai dilakukan, Suyono mengatkaan, pihaknya akan memberi perpajangan waktu.

Ia mencontohkan, SK Menkeu yang belum selesai diberi perpanjangan waktu satu minggu.

Sedangkan terkait dengan infrastructure fund (pendanaan infrastruktur) Suyono mengatakan, pihaknya akan menanti diterbitkannya policy paper pada sekitar bulan Juni 2006 karena policy paper: tersebut akan membuat semua hal yang terkait dengan pendanaan termasuk bagaimana pembiayaan insfrastruktur oleh domestic capital market (pasar modal dalam negeri).

"Semua sedang dikerjakan Depkeu. Kita juga bekerja untuk melakukan berbagai diskusi dan dialog dengan Bank Dunia, ADB, Jepang, dan dengan institusi keuangan lain untuk memberi masukan pada policy paper itu," katanya. (ant)

07/04/2006 14:44:16 WIB
JAKARTA, investorindonesia.com

Memurnikan Gerakan Koperasi

Setidaknya 50% dari 90.000 koperasi yang memiliki izin usaha saat ini merupakan “koperasi merpati” alias koperasi yang hanya memburu fasilitas pemerintah. Karena itu, perlu dipetakan kembali keberadaan koperasi di Indonesia, terlebih banyaknya koperasi gelap yang memang hanya untuk mencari keuntungan semata.

Dengan munculnya koperasi gelap semacam ini, tidak terlalu mengherankan kalau gerakan koperasi di Tanah Air masih banyak dicibirkan orang, dianggap sebelah mata, tanpa pernah diperhitungkan kiprahnya di dalam membangun negeri ini. Kondisi perkoperasian di Tanah Air banyak tercoreng oleh ulah koperasi merpati semacam ini.

Selain hanya memburu proyek tetesan dari pemerintah, koperasi “papan nama” ini sering tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan kegiatannya. Banyak koperasi yang menyalahgunakan dana kredit (bank, perusahaan BUMN atau kredit lainnya) atau memanfaatkan koperasi sebagai kedok dalam menjalankan bisnis.

Digerogoti Petualang Koperasi

Menurut Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), saat ini setidaknya ada tiga jenis koperasi, yaitu koperasi sejati yang memiliki basis anggota yang kuat dan mampu beroperasi dengan baik meskipun tidak ada program bantuan pemerintah. Kedua, koperasi pedati, yaitu koperasi yang berdiri karena didorong atau ditarik oleh pejabat serta kurang mandiri, dan yang ketiga koperasi merpati, yaitu koperasi yang semata-mata hanya mencari fasilitas pemerintah.

Munculnya koperasi pedati dan koperasi merpati ini dimulai dengan banyak terjadinya pengangguran intelektual akibat terpaan krisis moneter berkepanjangan. Bisnis banyak yang tutup dan akhirnya terjadi booming pengangguran. Mereka tidak pernah berkepentingan dengan koperasi, dan hanya menggunakan koperasi sebagai ajang bisnis.

Sebelum krisis moneter, profesi para petualang ini sangat beragam, mulai dari eksekutif muda, pekerja kantoran dan mantan-mantan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pengusaha yang karena perusahaannya salah urus, akhirnya bangkrut, asetnya pun disita pemerintah untuk membayar utang.

Kemudahan mendirikan badan usaha berbentuk koperasi -dengan tujuan mengembangkan koperasi di Indonesia- telah dimanfaatkan secara keliru oleh para petualang koperasi ini. Berdalih ingin memberdayakan ekonomi rakyat kecil yang selama krisis mengalami nasib kurang menguntungkan, mereka justru mendirikan koperasi untuk keuntungan sendiri.

Jumlah petualang koperasi ini cukup banyak, terutama saat koperasi mendapat beberapa kemudahan, terutama kredit program seperti kredit usaha tani (KUT), Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), maupun perlindungan usaha tertentu yang hanya boleh diupayakan koperasi.

Pengawasan dan Pendampingan

Untuk mengatasi tumbuh dan berkembangnya para petualang koperasi, ada beberapa tawaran solusi yang perlu dilakukan. Pertama, memperketat perizinan pendirian koperasi. Untuk itu, penelitian ulang terhadap calon pengurus (pengelola) koperasi perlu dilakukan. Istilah yang sedang ngetrend, pengurus koperasi harus melalui uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test).

Layaknya pejabat negara atau bankir, awak-awak koperasi harus pula menempuh ujian ini, tentunya sesuai kapasitas dalam lembaga koperasi. Misalnya, pengurus tidak pernah kena black list bank, atau belum pernah melakukan kejahatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, koperasi yang mendapatkan izin benar-benar dikelola oleh mereka yang memiliki itikad baik untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan demokrasi ekonomi.

Mau tidak mau, langkah seperti ini harus dilakukan sejak sekarang, terutama untuk menghindari para petualang yang ingin ikut mengail di air keruh. Jangan sampai koperasi yang hingga kini pamornya masih kalah dibanding pelaku usaha lain, kembali terjerembab karena ulah segelintir pengurus koperasi yang tidak bertanggung jawab.

Kedua, kembali mengefektifkan lembaga pengawas koperasi. Selama ini fungsi pengawas koperasi tidak banyak berperan. Padahal, jabatan dan tugas mereka cukup berat dalam ikut mengawasi jalannya koperasi bersangkutan. Tugas mereka adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Selain itu, juga membuat laporan tertulis hasil pengawasan. Pengawas juga berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Selain pengawas, koperasi dapat meminta bantuan jasa audit kepada akuntan publik.

Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah memberi pendampingan kepada koperasi agar pengurus koperasi bisa menggunakan uangnya sesuai peruntukannya. Lembaga donatur dalam hal ini bisa berperan untuk pendampingan bagi koperasi yang dibiayainya.

Beberapa lembaga keuangan model syariah, juga modal ventura, sudah jamak menjalankan peran pendampingan manajerial semacam itu. Bahkan mereka sering terlibat langsung dalam keseharian manajemen koperasi yang diberi kredit. Dengan pola-pola pendampingan semacam ini, bentuk penyimpangan akan dapat ditekan sekecil mungkin.

Dengan langkah-langkah tersebut di atas, gerakan koperasi akan mengalami pemurnian sebagai entitas bisnis yang profesional. Mereka yang tidak memenuhi ketentuan yang berlalu, akan bubar dengan sendirinya atau merger dengan koperasi lainnya yang sudah maju atau sudah berjalan dengan baik.

Hal yang juga tak kalah pentingnya adalah instansi pemberi izin koperasi, yakni Kanwil atau Kandepkop harus berani menutup usaha koperasi yang bermasalah. Hanya dengan langkah-langkah seperti ini bangunan koperasi di Indonesia akan semakin kokoh.

JAKARTA, INVESTOR DAILY
10/07/2009 22:45:04 WIB
Oleh Susidarto*)


*) Penulis adalah praktisi perbankan, pernah menjadi pengurus koperasi

DPR Harapkan Kualitas Jalan Tol Terus Meningkat

Kalangan DPR berharap kualitas pembangunan jalan tol bebas hambatan harus tetap ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, pembangunan jalan tol secara otomatis bisa menggerakkan sumber daya manusia (SDM) dan memajukan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Idealnya, pembangunan jalan bebas hambatan harus diatur sesuai perjanjian Asean, di mana antara satu negara dengan negara lain akan terhubungkan nantinya. Jika itu sudah terjadi, baru kita bicara ekonomi secara makro, dimana pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar 50 persen hingga 2015,” ujar anggota Komisi V DPR Adji Massaid kepada wartawan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (9/7).

Menurut Adji Massaid, salah satu pembangunan infrastruktur jalan tol yang patut menjadi contoh adalah seperti yang dilakukan di Tiongkok, karena secara tak langsung mampu menggerakkan ekonomi padat karya di negara itu, sehingga model Tiongkok bisa diterapkan di dalam negeri.

Dia menjelaskan, jembatan Suramadu bisa dijadikan contoh untuk Indonesia, di mana manfaatnya sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, termasuk untuk menghubungkan infrastruktur Asean melalui pembangunan jembatan nusantara untuk menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya. Jadi, pembangunan jalan bebas hambatan sebuah keharusan untuk menyambung ke semua sektor.

“Selama ini, permasalahan yang muncul adalah soal pembebasan lahan untuk jalan tol karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar, sehingga kalau dikalkulasi dalam sebuah manajemen perusahaan BEP-nya membutuhkan waktu yang lama sekali,” kata dia.

Menyangkut kenaikan tarif tol setiap dua tahun sekali seperti diatur dalam UU No 38 Tahun 2004 dan PP Nomor 15 Tahun 2005, Adji menegaskan, hal itu harus dilakukan karena sesuai amanat UU. “Selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa menciptakan transportasi massal yang baik, aman, murah. Saya yakin semua akan beralih ke kendaraan umum,” jelas Adji.

Soal masyarakat yang selalu merasa tidak puas atas layanan jalan tol dan juga masalah kemacetan, Adji mengatakan, itulah karakter masyarakat saat ini. “Sebagai solusinya, pembangunan dan pengembangan jalan tol harus tetap dilaksanakan, begitu juga jalan nasional juga harus ditambah karena saling berhubungan,” tandasnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti (MMS) Wiwiek D Santoso mengatakan, selaku operator tol Tangerang-Merak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 145 miliar untuk perbaikan dan rekonstruksi tol yang difokuskan untuk ruas Bitung-Balaraja yang ditargetkan akan selesai September mendatang.

Menurut Santoso, proses rekonstruksi ruas tol Tangerang-Merak yang dimulai tahun ini direncanakan akan selesai pada 2014. “Ini sebagai bentuk konsekuensi yang harus kami lakukan atas penyesuaian tarif sebesar 55 persen yang akan berlaku September mendatang, sebagaimana sudah diputuskan Menteri PU,” ujarnya.

Dia menjelaskan, skala prioritas rekonstruksi yang akan dilakukan MMS adalah ruas yang memiliki tingkat kerusakan tinggi. Perbaikan juga akan melalui pertimbangan mana yang perlu dipertahankan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Kemudian, metode perbaikan akan selalu dikaji ulang untuk mencapai hasil yang optimal.

“Pelebaran lajur baru akan dilakukan apabila kapasitas jalan (V/C) telah mencapai 0.80. Sedangkan penambahan jalur baru akan dilakukan pada gerbang yang memerlukan penambahan jalur,” kata Wiwiek. (ref)

10/07/2009 20:31:55 WIB
JAKARTA, INVESTOR DAILY

Paving the Way

Precast highway pavement is making inroads around the country.

By David Merritt

Precast-prestressed concrete producers long ago proved our product as a method for providing durable high-performance structural elements for bridges and commercial buildings. In recent years, however, some of these producers have found a new market segment for their product: pavement construction.

It's only natural. Precast concrete provides a long-lasting solution for pavements, offering many economical benefits over conventional, cast-in-place construction. Perhaps most importantly, precast concrete pavement panels can be installed quickly, during short (preferably overnight or weekend) construction windows, minimizing lane closures and disruptions to motorists.

The concept has gained acceptance. Five projects in the last six years have utilized pre-cast-prestressed concrete pavement (PPCP) construction. Each presented unique challenges and demonstrated the adaptability of precast concrete pavement to variety of applications.

Road projects in Texas, California, Missouri, and Iowa were accomplished through a Federal Highway Administration (FHWA)-sponsored demonstration program intended to help familiarize state highway agencies and local contractors with PPCP construction. A fifth project in Alaska was designed and constructed by Central Pre-mix Prestress Co., a precast producer in Washington State for a private mine project.

“The use of precast-prestressed concrete for pavements is a tremendous opportunity for the industry to show owners the advantages our product offers in the way of long-term durability and performance,” says Jon Grafton, president of Pomeroy Corp., of Perris, Calif. Pomeroy worked on the I-10 project in El Monte, which used the construction method.

“As more demonstration projects are constructed, owners will have the opportunity to compare the versatility that precast-prestressed concrete has over other repair methods,” the Pomeroy president explains.
The basics

The PPCP concept features full-depth precast concrete panels that are prestressed in both directions through either a combination of plant pretensioning and site post-tensioning, or simply bi-directional site post-tensioning. Pockets are generally cast into selected precast panels to provide access to the post-tensioning anchors.

These pockets are located either in panels at the middle of a section of post-tensioned panels or at the ends of the post-tensioning tendons. An expansion joint is cast into a panel at the ends of each post-tensioned section of panels to “absorb” the daily and seasonal expansion and contraction movements of the pavement.

Using full-depth precast panels, the top surface becomes the riding surface of the pavement, making production tolerances and surface finish critical aspects of panel fabrication. Generally, a light broom or turf drag finish is applied to the surface. Tongue-and-groove keyways are cast into mating edges of the precast panels to ensure vertical alignment of the panels as they are assembled onsite.

The panels are not match-cast to improve production rates. Epoxy is applied to the keyways before assembling the panels onsite to seal the joints between panels. The precast panels are installed over a prepared base. If necessary, standard undersealing procedures can be used to ensure full support beneath the panels.

The durability and performance benefits are the result of the quality from plant-produced products as well as incorporating prestressing. Plant precasting operations offer a tremendous degree of quality control over the types and the production of the concrete mixtures used, as well as the curing process for the products.

Also, restressing will further benefit durability and performance by inducing a compressive stress in the concrete, helping to minimize or even eliminate any cracking in the pavement. Prestressing also gives the pavement slab an ability to span voids or non-ideal base layers beneath the pavement. It also reduces the slab thickness required for traffic loading on the pavement.

Source: CONCRETE PRODUCER MAGAZINE
Publication date: October 1, 2007

14 Km Tol Kanci-Pejagan Telah Dibeton PPCP

PT Bakrie Toll Road menyatakan, sepanjang 14 kilometer (km) tol Kanci-Pejagan telah berhasil dibeton dengan menggunakan teknologi precast prestress concrete pavement (PPCP). Rencananya, setengah dari total panjang tol itu akan menggunakan beton hasil teknologi PPCP, setengah lainnya mengunakan beton konvensional.

Direktur Utama PT Bakrie Toll Road Harya Mitra Hidayat mengatakan, penerapan teknologi PPCP memang cenderung aman dan cepat dalam pembuatan jalan tol Kanci-Pejagan. Teknologi berupa produksi lembar beton cetak yang ditarik itu memang dikhususkan bagi jalan dengan kekuatan 10 ton, seperti halnya tol Kanci-Pejagan.

“Kontraktor kami, yakni PT Adhi Karya Tbk, berhasil mempercepat pekerjaan dengan menggunakan teknologi PPCP, sehingga saat ini beton sudah terpasang 14 km dari total panjang 34,5 km,” kata dia, di Jakarta, belum lama ini.

Harya menjelaskan, dengan raihan pembetonan sepanjang 14 km itu, berarti total panen yang terpasang sekitar 5.617 unit. Sedianya untuk setengah panjang tol Kanci-Pejagan atau sekitar 18 km dibutuhkan sedikitnya 7.220 panel yang saat ini telah seluruhnya terkirim ke lapangan.

“Dengan teknologi PPCP, produksi beton justru sudah mencapai 8.106 panel atau jika dipasangkan ke jalan bisa mencapai 20 km,” tegas dia.

Dengan penerapan teknologi PPCP itu, lanjut dia, pihaknya pun optimistis bisa mengoperasikan tol Kanci-Pejagan sebelum Lebaran 2009. saat ini, progres fisik di lapangan telah rampung 60%. Jika kondisi cuaca bagus, kegiatan fisik di lapangan bisa rampung pada Agustus atau September.

Harya juga menjelaskan, pihaknya juga akan mengusung teknologi tinggi dalam menggunakan transaksi tol, yakni teknologi Automatic Vehicle Classification (AVC). Teknologi itu merupakan bagian dari rangkaian peralatan pengumpulan pendapatan tol. Alat tersebut akan secara otomatis dapat menentukan golongan kendaraan yang melewati gardu tol, sehingga akurasi pendapatan lebih maksimal.

Menurut dia, peralatan itu berisikan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (sofware). Hardware terdiri dari 2 sensor pendeteksi kendaraan, yakni sensor atas tekanan akibat roda kendaraan yang melintas dan sensor optikal yang mendeteksi dimensi kendaraan serta komputer. Hasil deteksi ini kemudian dianalisis oleh sofware khusus dan diterjemahkan menjadi informasi golongan kendaraan. (imm)

24/06/2009 20:28:42 WIB
JAKARTA, INVESTOR DAILY

{mos_ri:tol kanci }

Menteri PU Dorong Penggunaan Konstruksi Dalam Negeri

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto berjanji akan mendorong penggunaan produk konstruksi di dalam negeri sesuai dengan Inpres No. 2 tahun 2009 tentang penggunaan produk dalam negeri.

"Kami sudah melarang penggunaan produk impor seandainya semuanya didapat dari dalam negeri," kata Djoko Kirmanto usai membuka Rapimnas Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia) di Jakarta, Senin.

Djoko mengatakan, di tengah-tengah iklim ekonomi di luar negeri belum pulih, produk Indonesia termasuk sektor konstruksi seharusnya menjadi andalan bagi pembangunan di Indonesia. "Memang sejumlah proyek konstruksi dibiayai dari pinjaman luar negeri, akan tetapi sesuai Inpres peralatan maupun materialnya harus bersumber dari dalam negeri," katanya.

Menteri PU mencontohkan penggunaan teknologi pondasi Sarang Laba-Laba yang ditemukan insinyur dalam negeri sudah diterapkan di sejumlah proyek konstruksi nasional di antaranya untuk pelabuhan udara dan gedung bertingkat.

"Sepanjang dapat diaplikasikan di lokasi serta biayanga tidak mahal, kemudian yang terpenting dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak (padat karya)," katanya.

Dia mencontohkan pembangunan Jembatan Suramadu meski dibiayai dari pinjaman Tiongkok akan tetapi peralatan serta bahan-bahannya sebagian dipasok dari dalam negeri serta kualitasnya bagus.

Sementara itu Ketua Umum Gapensi, Soeharsojo mengatakan, dukungannya kepada pemerintah untuk menggunakan produk di dalam negeri apalagi jika padat tenaga kerja.

Menurutnya, dengan menggunakan produk dalam negeri otomatis akan memberikan peluang pekerjaan terutama bagi industri bahan bangunan sehingga pada akhirnya ikut mendorong sektor riil.

Ia menilai, produk konstruksi Indonesia terbukti lebih berkualitas, murah sehingga dapat dimanfaatkan pasar (penyedia jasa) dalam kapasitas (volume) lebih besar ketimbang asing.

Apalagi dana stimulus yang disiapkan pemerintah Rp 6,7 triliun sebagian besar akan disalurkan melalui Satuan Kerja di daerah-daerah termasuk bagi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

"Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan potensi lokal termasuk dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah-daerah bagi pembangunan infrastruktur," ujarnya. (ant/gor)

01/06/2009 16:03:11 WIB
JAKARTA, investorindonesia.com